24 September 2026 By: Tim Sosial Media Disdukcapil Purwakarta

Akselerasi Digitalisasi Perlinsos, Disdukcapil Purwakarta Fasilitasi Aktivasi IKD bagi Babinsa di Makodim

blog image

PURWAKARTA – Dalam upaya mempercepat implementasi Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dari Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama TNI memperkuat sinergi lintas sektor melalui pendaftaran dan verifikasi data bantuan sosial berbasis digital.

Guna menunjang kelancaran program tersebut, diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Perlinsos bertempat di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0619/Purwakarta pada Rabu (23/09/2026).

Rakor ini dihadiri langsung oleh Komandan Kodim 0619/Purwakarta, Kepala Bidang dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Purwakarta, serta Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebijakan / Ahli Muda dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purwakarta.

Dalam agenda rapat tersebut, Disdukcapil Kabupaten Purwakarta mengambil peran aktif dengan memfasilitasi pelayanan langsung penataan dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi jajaran Bintara Pembina Desa (Babinsa). Aktivasi IKD ini menjadi langkah krusial mengingat kepemilikan akun IKD yang aktif merupakan salah satu syarat utama autentikasi dan akses dalam portal pendaftaran mandiri Perlinsos Digital.

Melalui fasilitasi IKD ini, para Babinsa disiapkan untuk menjadi Relawan Perlinsos yang akan bertugas di tingkat desa dan kelurahan. Para relawan ini nantinya berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk mendampingi dan memandu masyarakat kurang mampu dalam melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, maupun mengajukan sanggahan bantuan sosial (seperti PKH dan BPNT) secara mandiri melalui smartphone.

Langkah kolaboratif antara Disdukcapil, Dinsos P3A, dan Kodim 0619/Purwakarta ini diharapkan dapat menjamin akurasi data penerima manfaat (pemadanan NIK dengan data Dukcapil), memangkas rantai birokrasi, serta memastikan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Purwakarta berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.